Dalam 30 tahun terakhir, dunia menyaksikan bangkitnya imperialisme ekonomi yang dilancarkan negara-negara Barat, negara-negara eks kolonialis, lewat apa yang dinamakan globalisasi. IMF, Bank Dunia, dan WTO adalah tiga institusi pilar globalisasi. Mereka membangun sistem korporatokrasi yang berunsurkan korporasi besar, kekuatan politik pemerintah, lingkaran militer, perbankan dan keuangan int…
Tan Malaka (1894-1949) pada tahun 1942 kembali ke Indonesia menggunakan nama samara sesudah 20 tahun mengembara. Pada masa Hindia Belanda, ia bekerja untuk Komintem (organisasi komunis revolusioner internasional) dan sesudah 1927 memimpin Partai Repoeblik Indonesia yang illegal dan antikolonial. ia tidak diberi peranan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia: Soekarno, Hatta, dan Sja…
Tan Malaka (1894-1949) pada tahun 1942 kembali ke Indonesia dengan menggunakan nama samaran sesudah dua puluh tahun mengembara. Ia tinggal di sebuah kampung kecil di Jakarta dan kemudian bekerja sebagai mandor buruh tambang batu bara di Bayah, Banten Selatan. Pada masa Hindia Belanda ia bekerja untuk Komintern (organisasi komunis revolusioner internasional) dan pasca-1927 memimpin Partai Repoeb…
Tan Malaka sosok penuh misteri dalam kancah kemerdekaan RI baik di masa persiapan maupun perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya kembalinya penjajah di Indonesia. Dengan menggunakan nama samaran, ia menulis berbagai artikel dalam surat kabar dan mempertahankan pandanganannya yang tidak kenal kompromi. Kedudukannya di Comintern dan keyakinanannya atas dialektika matrialisme telah meneng…
Tan Malaka (1984-1949) pada tahun 1942 kembali ke Indonesia menggunakan nama samaran sesudah dua puluh tahun mengembara. Pada masa Hindia Belanda ia bekerja untuk Komintren (organisasi komunis revolusioner internasional) dan pasca-1927 memimpin Partai Politik Indonesia yang ilegal dan antikolonial. Ia tidak diberi peranan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, tokoh Tan Malak…
Buku ini memuat secara komprehensif dan integral keilmuan pemerintahan mulai dari posisi ilmu pemerintahan, ciri ilmu pemerintahan, metodologi ilmu pemerintahan, paradigma ilmu pemerintahan, ruang lingkup ilmu pemerintahan, asas ilmu pemerintahan, teknik ilmu pemerintahan, teori pemerintahan, sistem pemerintahan, dan objek ilmu pemerintahan.
Sistem pemerintahan dan sistem hukum tata negara NKRI dari waktu ke waktu semakin berubah
memberi peta pandu bagi para pembaru dan pemikir politik untuk melakukan pembaruan organisasi pemerintah menuju pemerintahan wirausaha.
Buku ini berisi 12 (dua belas) bab atau 12 (dua belas) pokok bahasan yang akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok bahasan, yaitu: Bagian satu berisi pokok bahasan mengenai akuntansi pemerintahan di Indonesia atau disebut juga administrasi keuangan negara; Bagian dua berisi pokok bahasan mengenai akuntansi pemerintahan di Amerika Serikat atau disebut juga akuntansi dana yang akan diuraikan mulai da…